penerima tunjangan fungsional guru non pns kabupaten blora jateng 2013

Berikut ini besaran tunjangan profesi guru yang telah PNSD dan non PNS. Penulis: Syamsul Dwi Maarif. Terbit 19 Oct 2023 13:05 WIB, Waktu baca ±3 menit. Bagikan. Penjabat Gubernur Aceh, Ahmad Marzuki (kiri) menyerahkan Surat Keputusan kepada Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) saat pelantikan di Banda Aceh, Aceh, Selasa (29/8/2023).Adapun besaran tunjangan yang didapat para guru non PNS ini sebesar gaji pokok PNS. Besaran tunjangan ini berlaku bagi guru yang telah memiliki SK inpassing atau penyetaraan diberikan setara gaji pokok PNS sesuai dengan yang tertera pada SK inpassing atau penyetaraan. Bagi yang belum memiliki SK inpassing atau penyetaraan diberikan sebesar Rp 1 Bagi guru berstatus PNS, maka besaran tunjangan TPG ditetapkan sebesar 1 kali gaji pokok sebagai PNS sesuai dengan golongannya. Baca juga: Mengintip Besaran Gaji Polisi, Lengkap dari Tamtama hingga Jenderal. TPG ini diberikan pemerintah mulai bulan Januari setiap tahunnya setelah guru atau dosen mendapatkan nomor registrasi dan mendapatkan . sudah mulai mencairkan tunjangan insentif guru madrasah non PNS. Anggaran tunjangan tersebut saat ini sudah berada di rekening masing-masing guru penerima yang telah dibuatkan oleh bank penyalur.Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah menaikkan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) jabatan fungsional pranata hubungan masyarakat (humas) melalui penandatanganan Peraturan Presiden (Perpres) Republik .

Batas waktu persetujuan pengajuan oleh kabupaten atau kota sampai 14 April 2023. Guru yang telah disetujui pengajuannya dinyatakan sebagai kandidat calon penerima tunjangan insentif tahun 2023. Kemudian informasi lebih lanjut mengenai pemberian tunjangan insentif bagi guru RA dan madrasah bukan PNS dapat diakses melalui simpatika.kemenag.go.idkriteria penerima Tunjangan Profesi. C. Mekanisme Penyaluran Tunjangan Profesi 1. Sumber Data Data yang digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi (SKTP) adalah Data Pokok Pendidikan (Dapodik) kekinian. 2. Sebelum Penerbitan SKTP a. Operator sekolah menginput dan/atau memperbarui data GuruTunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak termasuk: a. insentif kinerja; b. insentif kerja; c. tunjangan pengelolaan arsip statis; d. tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis; e. tunjangan pengamanan; f. tunjangan khusus bagi guru; g. insentif khusus;. JawaPos.com – Penantian panjang guru madrasah non-ASN (aparatur sipil negara) atau non-PNS (pegawai negeri sipil) untuk mendapat kesejahteraan akhirnya terjawab. Kementerian Agama (Kemenag) bakal .

Jakarta-Sebanyak 67 ribu guru dan pendidik non PNS akan kembali berpeluang untuk memperoleh bantuan insentif pada tahun 2023 ini.Berbeda dengan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) yang ditujukan bagi guru non PNS yang sudah memiliki sertifikat pendidik, bantuan Insentif diberikan pada guru dan pendidik non PNS yang belum memiliki sertifikat pendidik.Bagi guru ASN yang belum bersertifikasi, Kemendikbudristek memastikan bahwa guru ASN ini menerima penghasilan yang layak. Selain gaji, guru ASN non sertifikasi bisa memperoleh tunjangan melekat, tunjangan fungsional, dan tunjangan pengabdian berdasarkan UU ASN. "Tunjangan guru ini akan ditingkatkan, tidak perlu menunggu proses sertifikasi Tunjangan Guru ASN terdiri atas: a. Tunjangan Profesi; b. Tunjangan Khusus; dan c. Tambahan Penghasilan. BAB II TUNJANGAN PROFESI Pasal 5 (1) Guru ASN di daerah diberikan Tunjangan Profesi setiap bulan. (2) Guru ASN di daerah yang menerima Tunjangan Profesi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki sertifikat pendidik; b.. Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Evy Mulyani mengatakan, pengecualian tunjangan profesi bagi guru non-PNS di Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) dengan jabatan fungsional widyaiswara. Aturan ini ditetapkan setelah menimbang untuk meningkatkan prestasi hingga .

Judul. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. T.E.U. Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.Syarat Mendapatkan Tunjangan Guru Honorer. Bagi Anda yang ingin mendapatkan tunjangan guru honorer, maka Anda dapat mengajukan pengusulan. Namun harus diperhatikan persyaratan sebagai berikut: Guru harus telah memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK). Diprioritaskan kepada guru yang telah memiliki jam mengajar lebih dari 24 2021. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. 7, BN.2021/No.225, jdih.kemdikbud.go.id : 7 hlm. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah. Karanganyar, Gatra.com- Sebanyak 3.860 guru honorer di Kabupaten Karanganyar berhak menerima bantuan kesejahteraan senilai Rp27 miliar. Nilai per penerima bervariasi maka tidak lagi dapat Sejumlah jabatan pegawai negeri sipil (PNS) mendapat kenaikan tunjangan. Kenaikan tunjangan itu tertuang dalam peraturan presiden nomor 30 tahun 2021 tentang tunjangan jabatan fungsional penggerak .

Batas waktu persetujuan pengajuan oleh kabupaten/kota, yakni sampai 14 April 2023. Guru yang telah disetujui pengajuannya dinyatakan sebagai kandidat calon penerima tunjangan insentif tahun 2023. "Mereka nantinya akan menerima tunjangan insentif yang dikirim melalui rekening yang telah dibukakan secara kolektif sebesar Rp250.000 per bulan Pemberian tunjangan merupakan bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para guru, termasuk guru honorer atau non PNS. Kabar baiknya, mulai bulan Maret ini hingga tanggal 7 April 2023 mendatang, para guru non PNS yang berada di bawah naungan Kemenag diberi kesempatan untuk mengajukan diri sebagai penerima tunjangan insentif 2023 ini.PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PENGADAAN PNS DAN PPPK NON GURU KABUPATEN BLORA TA 2021. pemeriksaan dokumen pelamaran pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional tenaga kesehatan dan tenaga teknis Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2021, maka bersama ini disampaikan: . jpnn.com - MALANG - Pendataan yang rumit dan lambat, membuat para guru penerima Tunjangan Profesi Pendidik (TPP Hal tersebut dibenarkan oleh Kasi Fungsional Dinas Pendidikan Kota Malang, Jianto, .

2. Guru Non-PNS yang baru memperoleh Surat Keputusan (SK) Inpassing atau Penyetaraan pangkat dan jabatan pada tahun berjalan akan mendapatkan Tunjangan Profesi sesuai dengan penyetaraan pada tahun berikutnya. C. Kriteria Penerima Tunjangan Profesi Guru Non-PNS penerima Tunjangan Profesi harus memenuhi kriteria sebagai berikut:Tunjangan ini disalurkan baik bagi guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND) maupun yang masih Non-ASN. Tentunya, tidak semua guru ASND dan non-ASN berhak memperoleh TPG atau TKG. Pemerintah telah menetapkan persyaratan guru yang berhak memperoleh TPG dan TKG. Baca juga: Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Guru 2023 sampai Kapan Penyaluran melalui bank yang sudah memiliki Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Proses pencairan tunjangan profesi dan tunjangan guru NonASN dapat dipantau/dilihat di aplikasi info gtk, di Simbar NonASN, dan pemberitahuan melalui sms blas ke nomor HP guru yang aktif dan terdaftar di Dapodik.. jpnn.com, JAKARTA - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru sempat menjadi polemik. Sebab, dalam aturan tersebut, ada ketentuan pemberian tunjangan fungsional untuk guru non-PNS MEDAN, METRODAILY – Sebanyak 8.703 Guru Tidak Tetap (GTT) Non PNS Jenjang SMA, SMK dan SLB Negeri se-Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mendapatkan perlindungan program Badan Penyelenggara Jaminan .

Puslapdik- Guru non PNS yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan ditempatkan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berhak memperoleh Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau Tunjangan Khusus Guru (TKG). Namun, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) akan menyalurkannya hanya rekening bank penerima tunjangan. (2) Besaran Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok penerima tunjangan pada golongan/jabatan fungsional yang sama per bulan. Pasal 10 (1) Penyaluran Tunjangan Khusus dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.. Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2024. "Kita berikan THR juga kepada guru PAI," tegas M Ali Ramdhani di Jakarta, baru-baru ini. Saat ini ada dua kelompok rumpun Guru PAI. Pertama .

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan tunjangan untuk profesi guru non-PNS atau honorer akan tetap diberikan pada 2023. Lantaran, alokasi untuk tunjangan guru honorer ini telah dimasukkan dalam anggaran APBN 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pemerintah menetapkan anggaran pendidikan di 2023 sebesar Rp 608,3 triliun.Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah provinsi dan kabupaten/kota, namun terdapat beberapa penyesuaian substansi antara lain: penyesuaian nomenklatur tunjangan yakni tunjangan guru ASN Daerah. Nomenklatur iniSosialisasi terselenggara bekerja sama dengan Bank Jateng Cabang Blora, dilaksanakan di Aula A Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Kamis (24/2/2022). Kasi Diskesra Yusuf Fitri, S.IP, M.M. menyampaikan, "Pada Tahun 2022 ada banyak tambahan untuk teman-teman Guru yang sudah selesai mengikuti pemberkasan Sertifikasi Pendidik dan sudah berhak untuk . Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang belum membayar tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) selama empat bulan kepada pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN)..