Pusat Kaos Pilkada

Jakarta - Sekjen Partai Golkar Sarmuji menilai usulan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait dua pola pilkada perlu diperbanyak. Sarmuji menilai penunjukan langsung gubernur oleh pusat akan .

Direktur Jenderal Polpum Kemendagri menyoroti **Sistem Pilkada** saat ini yang dinilai belum optimal menciptakan daerah mandiri, bahkan Jakarta pun masih bergantung dana pusat. Apa alasannya? Direktur .

PILKADA VIA DPRD - Ilustrasi Pilkada. Peneliti Formappi Lucius Karus nilai Pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai upaya pemerintah pusat mengendalikan kepala daerah. Peneliti JAKARTA - Ribuan warga binaan menggunakan hak suaranya dalam Pilkada serentak 2024 di Lapas Kelas IIA Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2024). Mereka terlihat menggunakan pakaian yang sama saat .

JAKARTA, KOMPAS.com-Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyatakan, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) harus dievaluasi total. Menurut Cak Imin, sapaan akrabnya, SAMARINDA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menanggapi wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD yang kembali mengemuka dalam diskursus nasional. Ia menegaskan, .

Jakarta, Beritasatu.com - Wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah kembali mencuat ke permukaan. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan agar .

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ahmad Doli Kurnia sepakat dengan usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk .

Jakarta, Beritasatu.com – Berbagai isu politik-hukum terkini mewarnai pemberitaan Beritasatu.com sepanjang Selasa (23/7/2025) hingga pagi ini. PKB mengusulkan dua model pilkada sebagai jalan tengah .

Jakarta - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menanggapi terkait ide pemilihan kepala daerah. Cak Imin mengatakan ada dua hal yang menjadi kesimpulan PKB dalam pengkajian ulang pemilihan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Sumatera Selatan menyatakan kesiapannya untuk mengikuti keputusan pemerintah pusat dan DPR RI terkait wacana pengembalian sistem Pemilihan Kepala Daerah .