What's New?

tunjangan kinerja mahkamah agung 2013

Prioritas Nasional, Reformasi Birokrasi Dan Tunjangan Kinerja

Diterbitkan pada Sunday, 20 January 2013 Pukul 16.52

103 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia; Perpres no. 102 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Di Lingkungan Sekretariat Negara Dan Sekretariat Kabinet , lampirannya; Perpres No. 19 tahun 2008: Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya 

Panitera Dan Pegawai Pengadilan, Tumbal Reformasi Birokrasi

Diterbitkan pada Friday, 23 May 2014 Pukul 15.44

Mengapa pemerintah tidak berkonsentrasi terlebih dahulu menyelesaikan persoalan tunjangan pejabat negara untuk Hakim Agung dan remunerasi pegawai di lingkungan Mahkamah Agung ? 103 tahun 2013 telah memperoleh tunjangan remunerasi. Sejauh ini Kemenkeu yang dijadikan acuan sebagai Kementerian yang telah 100% dalam pencapaian Reformasi Birokrasi, dan hanya BPK yang mengalami perubahan atas besaran tunjangan kinerjanya.

By The Way: Download Peraturan Menteri...

Diterbitkan pada Wednesday, 12 November 2014 Pukul 10.30

DOWNLOAD PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN tunjangan kinerja lipi naik, tunjangan kinerja lampung, tunjangan kinerja lan, tunjangan kinerja lipi 2012, tunjangan kinerja lipi 2013, k/l penerima tunjangan kinerja 2013, tunjangan kinerja mahkamah agung, tunjangan kinerja mahkamah agung 2014, tunjangan 

Janji-janji Yang Tak Kunjung Terealisasi

Diterbitkan pada Friday, 23 May 2014 Pukul 16.10

Sebelumnya di kesempatan lain ketika beliau berkunjung ke Pengadilan Agama Karang Asem pada 25 Pebruari 2013 beliau memberikan pernyataan sebagaimana dikutip : “…Menanggapi tentang kenaikan tunjangan kinerja pegawai Mahkamah Agung Non Hakim, bahwa kenaikan itu sudah diperjuangkan dan direncanakan oleh Mahkamah Agung dan Departemen Keuangan yang besarannya diperkirakan tiga kali lipat dari jumlah remunerasi yang diterima saat 

Mengapa Remunerasi Pegawai Mahkamah Agung Harus...

Diterbitkan pada Saturday, 19 April 2014 Pukul 18.23

19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, dan Keputusan Ketua MA No. Tahun 2013, ketika para hakim tingkat pertama dan tingkat banding mulai menikmati tunjangan jabatannya yang melonjak tinggi, aparatur peradilan non-hakim harus berjibaku dengan Penilaian Mandiri Pelaksnaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Berbeda dengan 

Kenaikan Tunjangan Kinerja Mahkamah Agung

Diterbitkan pada Saturday, 9 August 2014 Pukul 23.02

Setelah menunggu kurang lebih 6 tahun sejak tahun 2008, tunjangan kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya mengalami penyesuaian atau kenaikan 

Download Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia...

Diterbitkan pada Wednesday, 12 November 2014 Pukul 10.27

tunjangan kinerja lipi 2013, k/l penerima tunjangan kinerja 2013, tunjangan kinerja mahkamah agung, tunjangan kinerja mahkamah agung 2014, tunjangan kinerja mahkamah agung ri 2014, tunjangan kinerja mahkamah 

Tunjangan Kinerja Tni Naik 60% Bulan Mei 2015...

Diterbitkan pada Friday, 17 April 2015 Pukul 13.46

Sebelumnya, pada tanggal 19 Maret 2015 kemarin Pak Presiden telah menandatangani perpres 37 tahun 2015 mengenai tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang mana tunjangan kinerja pegawai DJP kinerja Badan Pemeriksa Keuangan dan juga pemberian tunjangan kinerja untuk yang pertama kalinya kepada pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Setjen DPR RI, dan juga Mahkamah Konstitusi.

- Halaman ini diberdayakan oleh Google, Bing!, dan Blekko -