peraturan tentang plasma sawit

Detak: Kontroversi Kebun Plasma 20 Persen

Diterbitkan pada Thursday, 31 March 2011 Pukul 0.52

Pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit sendiri juga bingung memaknai ketentuan 20 persen lahan plasma itu. Intinya, beragam multi tafsir bisa muncul dari aturan itu. Salah satu manajer perusahaan perkebunan sawit 

Dprd Kalteng Siap Luncurkan Perda Plasma

Diterbitkan pada Sunday, 10 July 2011 Pukul 16.06

Apabila dalam Perda tersebut tidak mengakomodir lahan plasma bagi masyarakat di sekitar Perkebunan Besar sawit (PBS), DPRD berjanji akan meluncurkan peraturan sendiri. Ketua Komisi A DPRD Kalteng Yohanes Fredy 

Program Plasma Perkebunan Sawit

Diterbitkan pada Monday, 30 June 2014 Pukul 17.48

5. peraturan Menteri Keuangan Nomer 117/PMK.O6/2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Rivitalisasi Perkebunan;. Pengelolaan Kebun plasma Pengelolaan kebun plasma yang dijalankan menggunakan 

Pbs Minim Plasma

Diterbitkan pada Thursday, 27 February 2014 Pukul 22.59

PBS minim plasma. Melihat kembali realisasi peraturan Daerah di Kalteng. Mendengar kata “Kelapa sawit”, akan muncul beberap hal dalam benak kita. Minyak nabati, petani plasma, Kalimantan, Sumatera, Mesuji, uang, 

Komunitasawit Indonesia: Inti, Plasma (pir-trans) Dan...

Diterbitkan pada Friday, 15 November 2013 Pukul 20.21

Keberhasilan pengelolaan kebun plasma sangat tergantung pada kemampuan pengelolaan secara teknis dan pemahaman terhadap aturan yang ditetapkan dan koordinasi dengan instansi terkait. Memperhatikan ketentuan sistim penilaian fisik kebun untuk pengalihan kebun plasma dengan pola PIR-TRANS kelapa sawit selama ini, maka dalam rangka upaya pencapaian berbagai sasaran yang ingin dicapai perlu diadakan penyempurnaan sistem penilaian fisik 

Pembangunan Plasma Akan Ditetapkan Definitif 2 Tahun

Diterbitkan pada Thursday, 26 January 2012 Pukul 3.18

plasma Akan Ditetapkan Definitif 2 Tahun . JAKARTA: Pemerintah akan menetapkan secara definitif 2-3 tahun jangka waktu pembangunan perkebunan plasma oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah mendapatkan hak guna usaha. Dirjen Perkebunan Kementan Gamal Nasir mengatakan sangat berhati-hati dalam merevisi peraturan itu, sehingga terus dikaji dengan melibatkan seluruh pihak. Dia tidak menginginkan ada komplain dan keberatan 

Petani Plasma:

Diterbitkan pada Thursday, 8 December 2011 Pukul 21.36

Tetapi pihak perusahaan selalu berusaha meredam sikap kritis warga petani sawit itu dengan memanfaatkan power pemilik ulayat untuk mengancam balik warga trans plasma. Ancaman itu berupa tekanan bahwa .. Untuk itu perlu ada perda dimana hak-hak masyarakat adat dapat terlindungi, termasuk konsep hutan kramat, konsep budaya dan konsep hak-hak adat yang juga perlu terakomudir dalam aturan tentang konservasi itu. Jangan hanya binatang dan 

Kabarkite.com » Segera Realisasikan 20% Lahan Plasma

Diterbitkan pada Monday, 5 May 2014 Pukul 19.58

PPRI mengecam keras atas sikap perusahaan lonsum, yang tidak serius membangun kebun plasma untuk warga BM1 dan Sekitarnya sebagaimana amanat peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 26 Tahun 2007. Jangan salahkan jika Revisi Permentan 26/2007 ini mencuat sejak awal 2012 karena banyak polemik tentang kapan perusahaan perkebunan sawit melaksanakan pembangunan kebun plasma untuk masyarakat. Selama ini memang tidak ada 

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X