masalah pilkada

Mk Pindahkan Masalah Pilkada Ke Ma

Diterbitkan pada Thursday, 22 May 2014 Pukul 4.50

INILAHCOM, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) memindahkan masalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepala daerah ke Mahkamah Agung. “Saya yang termasuk tidak setuju dengan itu. Oleh karena tatkala 

Busyro : Ketua Dpd I Golkar Jatim Calon Tersangka

Diterbitkan pada Saturday, 12 July 2014 Pukul 12.50

Pasalnya, dalam putusan hakim menyatakan Akil menerima suap ataupun gratifikasi dari pengurusan 10 pilkada dan konsultasi lima masalah pilkada di Papua. Salah satunya adalah Akil dikatakan menerima janji terkait 

Tujuh Masalah Pilkada Hasil Evaluasi Kemendagri

Diterbitkan pada Tuesday, 3 June 2014 Pukul 10.55

Tujuh masalah tersebut yakni, pertama, tingginya biaya penyelenggaraan pilkada yang mencapai 0,5 – 5 persen dari total APBD provinsi, kabupaten dan kota yang menyelenggarakan pilkada. Kedua, meningkatnya 

Pilkada Langsung Ternyata Banyak Masalah

Diterbitkan pada Saturday, 19 July 2014 Pukul 17.47

ACEHTERKINI.com | Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri, Djoehermansyah Djohan mengatakan sejak diberlakukannya pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 

Detiknews : Mk Emoh Adili Kasus Pilkada, Eks Hakim...

Diterbitkan pada Friday, 23 May 2014 Pukul 13.52

Menurut Djoko, jumlah hakim agung saat ini bukan masalah yang akan membuat MA tidak bisa menangani kasus pilkada. Apalagi menurutnya dalam UU diatur bahwa sengketa pilkada bupati dan wali kota hanya sampai 

Pengamat: Acaranya Debat Capres, Bukan Debat Pilkada...

Diterbitkan pada Monday, 16 June 2014 Pukul 9.58

“Karena acarannya debat Capres, bukan debat pilkada, maka seharusnya cakupan perdebatan menjangkau aspek makro ekonomi, bukan berkutat masalah teknis (mikro),” tuturnya kepada wartawan di Jakata, Minggu 

Kasus Pilkada Banyuasin Dan Palembang Masuk Kpk...

Diterbitkan pada Tuesday, 22 October 2013 Pukul 23.42

Jakarta, Jurnal Sumatra – Pasca penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, satu persatu laporan terkait dugaan adanya prakek suap terkait sengketa pilkada yang ditangani MK dilaporkan ke Komisi 

Akil Diperiksa Terkait Suap Pilkada Palembang

Diterbitkan pada Friday, 18 July 2014 Pukul 19.00

KPK menetapkan Walikota Palembang Romi Herton bersama istrinya, Masyitoh sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa pilkada Kota Palembang 2013 di Mahkamah Konstitusi (MK) dan pemberian keterangan tidak benar di persidangan. Penetapan tersangka ini, terkait pengembangan kasus dugaan suap yang menjerat Akil Mochtar. Baik Romi maupun Masyitoh diduga melanggar Pasal 6 masalah Lalulintas Terkait pada 4 masalah Utama 

Cari Iklan:

- Halaman ini diberdayakan oleh Google dan Bing! -

X