kpn pembayaran tunkin bppt 2013

Dalam rangka pembayaran tunjangan kinerja remunerasi bagi Pegawai Negeri Sipil PNS di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud Menteri

Secara umum mekanisme pembayaran tunjangan kinerja dapat digambarkan sebagai berikut 1 Perpres resmi dundangkan masuk lembar edisi birokrat Ya ya ya berilah kelancaran distribusi dana tunkin pada awal Pebruari 2013 supaya target bunga deposito 2 bulan tercapai mrgreen Reply pendukung cepat cair December kalo tunjangan jabatan hakim dan tunjangan kemahalannya baru kapan cairnya oom setaguu minta jawabanyya mrgreen Reply

Evaluasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah SAKIP tahun 2013 ini dilakukan terhadap 88 kementerian lembaga dan 33 pemerintah provinsi Hasil laporan

Remunerasi tunjangan kinerja 27 K L telah mendapat persetujuan Presiden dan akan mulai dengan penerbitan Perpres Tunjangan Kinerja Remunerasi PNS 2013 Peraturan Presiden berkaitan dengan remunerasi PNS ini adalah adalah

Sistem remunerasi PNS harus berpegang pada merit system yang artinya penetapan besarnya tunjangan kinerja harus berbasis kinerja bobot pekerjaan dan peringkat grade masing masing jabatan Nilai dan kelas suatu jabatan digunakan untuk menentukan besaran gaji yang adil dan Post navigation Previous PostDownload Aplikasi SPM 2014 versi 14 0 0 Untuk Gaji Januari 2014Next PostPetunjuk Teknis Pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja 2013

TweetEmail TweetEmailSilakan unduh Permendikbud no 107 Tahun 2013 tetang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kemdikbud dan Lampirannya zip atau bisa unduh di SINI dan Lampiran di SINI pdf

Dengan disetujuinya anggaran tunjangan kinerja oleh Badan Anggaran DPR pada tanggal 21 Oktober 2013 proses panjang penantian pemberian remunerasi akan

Pemerintah agar merevisi Perpres 88 2013 dengan mencabut pengecualian dosen di bawah Kemdikbud sebagai pihak yang tidak berhak mendapatkan Tunjangan Kinerja Hal ini juga untuk membangun kesetaraan antara dosen Kemdikbud yang akan diterima oleh seorang dosen dalam satu bulan Jika nanti Prepres No 88 ini akan dirubah kami minta kepada pemerintah khususnya presiden agar hak hak tenaga kependidikan jangan ditunda pembayarannya